Senin, Februari 9, 2026

DPRD dan Dinas PUPR, Kembali Diterpa Isu Bagi-Bagi Proyek dan Diduga Tender Sudah Diatur

Must Read

BATURAJA, INTERAKINDO – Dugaan praktik kotor kembali mencuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Setelah sebelumnya sempat tersandung kasus OTT KPK terkait fee proyek, kini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) OKU kembali disorot.

Ketua Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Selatan (MAKASS), Hipzin, menuding adanya rekayasa anggaran serta permainan proyek yang melibatkan oknum PUPR bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD OKU. Dugaan itu mencuat usai perubahan sistem tender 39 paket proyek senilai Rp13,4 miliar menjadi melalui skema e-katalog.

BACA JUGA :   Kumpul Kebo Bukan Pasutri Kini Bisa Dipidana 6 Bulan atau Denda Rp10 Juta, Ini Aturan KUHP Baru

“Paket-paket itu sudah ditentukan siapa pemiliknya. Sistem tender sengaja diubah agar proyek jatuh ke orang-orang tertentu,” kata Hipzin di Baturaja, Selasa, (22/9/2025).

Hipzin memaparkan, pada APBD Induk 2025, anggaran fisik di Dinas PUPR sebesar Rp97 miliar. Namun pada APBD Perubahan nilainya melonjak tajam menjadi Rp237 miliar. Dari jumlah itu, Rp97 miliar berasal dari Bantuan Gubernur (Bangub) Sumsel, Rp12,5 miliar dari Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, serta tambahan Rp13,4 miliar yang dipecah menjadi 39 paket melalui Banggar.

BACA JUGA :   Tega, Uang Tabungan Umroh Karyawan Dikuras Habis untuk Louis Vuitton dan Mobil, Dokter FM Desak Hakim Vonis Berat Pelaku

Ia juga mencurigai adanya “kongkalikong” antara Gubernur Sumsel dan Bupati OKU terkait dugaan fee proyek dari Bangub. Bahkan, demi memuluskan praktik tersebut, dua pejabat fungsional di UKPBJ OKU diberhentikan karena dinilai tak bisa diajak kerja sama.

“Ini permainan kotor. Aturan dan norma dilanggar hanya demi memperkaya diri atau kelompok tertentu. Akibat proyek asal jadi, sudah ada korban jiwa, tapi sampai hari ini tak ada penyelesaian,” tegasnya.
MAKASS memastikan akan melaporkan dugaan permufakatan jahat ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

BACA JUGA :   Janji Seleksi PSMS Medan Berujung TPPO? Kisah Rizki Nur Fadhilah Remaja yang Dibawa ke Kamboja

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi dari DPRD OKU, juga Pemkab OKU. Awak media, telah konfirmasi pihak terkait melalui pesanan WA kepada sejumlah orang. Antara lain; Wakil Ketua 2 DPRD OKU Parwanto dan Sekda OKU Darmawan Irianto selaku Ketua TAPD Pemkab OKU. Namun sayangnya, sejauh ini belum mendapatkan tanggapan agar berita ini lebih berimbang dan lengkap. (ril)

- Advertisement -spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img
Latest News

Menanti Lonceng Kematian Laskar Wong Kito: Gaji Menunggak, Sponsor Hilang, Sriwijaya FC Menuju Bubar Permanen!

Catatan Sepakbola M. Nigara SETELAH Krama Yudha Tiga Berlian, berakhir, kini giliran Sriwijaya Football Club sedang menuju kepemadaman permanen. Baik...
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img