INTERAKINDO.COM – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melaksanakan Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenko Kumham Imipas, Senin (26/10). Kegiatan berlangsung di Aula Kemenko Kumham Imipas Lantai 37, Trinity Tower, dan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Pejabat yang dilantik yakni Muhammad Siddiq Armia sebagai Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia dan R. Natanegara Kartika Purnama sebagai Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Transformasi Digital. Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri, Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat manajerial dan non-manajerial, serta seluruh pegawai di lingkungan kementerian.
Dalam sambutannya, Menko Yusril menegaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, objektif, dan berlandaskan sistem merit melalui proses seleksi terbuka.
“Keberhasilan dalam mengikuti proses seleksi bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Justru, pelantikan ini merupakan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Kepercayaan yang diberikan harus dibuktikan melalui pelaksanaan tugas yang berkualitas, pengambilan keputusan yang tepat, serta pencapaian hasil kerja yang nyata dan terukur,” tegas Menko Yusril.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan tugas Kemenko Kumham Imipas. Menurutnya, keberhasilan kementerian koordinator tidak hanya diukur dari jumlah rapat, dokumen, atau rekomendasi yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan menyelesaikan persoalan lintas sektor, memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga, serta memastikan rekomendasi kebijakan ditindaklanjuti secara nyata.
Menko Yusril meminta seluruh jajaran membangun pola kerja yang substantif dan berorientasi pada hasil melalui penetapan sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif. Ia juga mengingatkan agar setiap persoalan yang dihadapi disertai alternatif penyelesaian yang komprehensif dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan.
