JAKARTA, interakindo.com — Pemerintah siap memperluas layanan kesehatan primer dengan mereaktivasi atau mengaktifkan kembali 300-an ribu Posyandu (Pos Layanan Terpadu) di seluruh Indonesia. Fasilitas pelayanan kesehatan saat ini jumlahnya masih terbatas, sehingga belum menjangkau seluruh masyarakat.
”Sulit bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan layanan kesehatan ke 80 ribu desa, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi. Kalau mengandalkan Puskesmas yang jumlahnya sekitar 10 ribuan, tidak akan menjangkau seluruh masyarakat,” kata Menkes Budi Gunadi dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (12/5).
Karena itu, Menkes melihat posyandu memiliki potensi yang sangat besar untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia.
Penggaungan kembali serta rebranding Posyandu ini, menjadi tantangan tersediri terutama di masa Covid19. Sebab, tidak bisa dipungkiri operasional Posyandu sedikit terganggu saat pandemi. Dilaporkan jumlah kunjungan sasaran ke Posyandu menurun seiring dengan tingginya penularan dan penyebaran Covid19.
”Posyandu kita di masa pandemi jauh lebih menurun, data yang kita terima penurunanya sampai 70% lebih. Posyandu tidak bisa melakukan aktivitas karena pandemi Covid19,” ungkap Menkes.
Melihat hal ini, Kemenkes berupaya meningkatkan jumlah sasaran yang mengunjungi Posyandu, dengan menghadirkan berbagai program kesehatan yang menarik, update dan kekinian yang berorientasi pada peningkatan pola hidup bersih dan sehat sebagai investasi kesehatan masa depan.
Salah satu program yang diprioritaskan pemerintah adalah imunisasi. Melalui kader-kader Posyandu, pemerintah berharap cakupan imunisasi rutin bagi anak yang sempat terganggu akibat pandemi Covid19 bisa kembali meningkat.
Dilaporkan ada sekitar 1,7 juta anak Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap pada 2019-2021. Dengan jumlah anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang semakin banyak, dikhawatirkan akan berdampak pada peningkatan jumlah kasus PD3I dan terjadinya Kejadian Luar Biasa atau KLB PD3I seperti campak, rubela dan difteri di beberapa wilayah.
Kemenkes berupaya menutup kesenjangan imunitas di masyarakat dengan mengharmoniskan kegiatan imunisasi tambahan dan imunisasi kejar dengan melaksanakan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) secara bertahap.
Tahap pertama dilaksanakan mulai Mei 2022 bagi seluruh provinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, Tahap kedua dilaksanakan mulai Agustus 2022 bagi provinsi di Pulau Jawa dan Bali.
Untuk menyukseskan program ini, Kemenkes telah menjalin kerja sama dengan Kemendagri dan Pemda untuk saling bahu membahu mendorong orang tua membawa anaknya ke fasyankes untuk mendapatkan imunisasi selama pelaksanaan BIAN.
Kemenkes optimis dukungan dari seluruh pihak dapat membantu meningkatkan cakupan imunisasi rutin dan imunisasi kejar pada anak.
“Kami sudah bertemu Mendagri Tito Karnavian untuk memastikan dukungan dari seluruh Pemda untuk mendukung pelaksanaan BIAN 2022,” terang Menkes.
