INTERAKINDO.COM — Suasana gerai Mie Gacoan di Surabaya pada Selasa, (2/12/2025) ramai oleh aksi protes warga yang menolak penerapan parkir digital. Mereka yang selama ini menggantungkan penghasilan dari jasa parkir manual merasa perubahan sistem dilakukan terlalu cepat dan tanpa dialog.
Aksi berlangsung damai, namun penuh keluhan. Banyak warga menyampaikan bahwa mereka kehilangan sumber penghasilan setelah sistem baru diberlakukan dan palang otomatis mulai dipasang.
“Kami cuma ingin diajak bicara. Jangan langsung diganti mesin,” tegas salah satu peserta aksi.
Dalam aksi tersebut, warga juga membawa spanduk berisi penolakan dan mendesak manajemen untuk membatalkan kebijakan itu. Mereka berharap pihak pengelola tetap memberi ruang bagi warga sekitar untuk bekerja dan mencari nafkah seperti sebelumnya.
Penerapan sistem parkir baru di sejumlah gerai Mie Gacoan Surabaya memunculkan perdebatan yang belum menemukan titik temu.
Sejak pertengahan Agustus 2025, beberapa gerai mulai menjalankan penataan dan digitalisasi parkir. Langkah ini muncul sebagai respons atas keluhan warga mengenai parkir yang dinilai semrawut dan kerap menimbulkan kemacetan di sekitar lokasi gerai.
Namun, sebagian warga menolak perubahan tersebut. Mereka menilai kebijakan dilakukan tanpa musyawarah, dan bahkan menyebut bahwa perjanjian kerja sama pengelolaan parkir sebelumnya masih berlaku. Kondisi inilah yang kemudian memicu ketegangan hingga aksi protes terjadi.
Penerapan sistem parkir otomatis di sejumlah gerai Mie Gacoan memunculkan beragam respons publik. Di Candi, Sidoarjo, warga dan karang taruna sempat memprotes kebijakan ini karena dianggap menghilangkan mata pencaharian jukir lokal. Sementara di Samarinda dan Surabaya, rencana penggantian jukir manual dengan barrier gate juga memicu diskusi panjang terkait keamanan, pungutan liar, hingga potensi konflik sosial.
Pihak manajemen Mie Gacoan menegaskan akan tetap menjalankan sistem parkir yang lebih tertata dan profesional. Transformasi ini disebut penting untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dan mengurangi masalah parkir liar.
Meski begitu, hingga kini belum ada penjelasan baru mengenai bagaimana penyelesaian polemik dengan warga atau juru parkir lokal yang merasa kehilangan mata pencaharian.
