MUARA ENIM, INTERAKINDO – Plt. Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel saat menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Penyampaian tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna XII DPRD Kabupaten Muara Enim yang digelar pada Senin (3/8/2026).
Dalam pemaparannya, Plt. Bupati menjelaskan bahwa realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp3,95 triliun atau 95,34 persen dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu, Realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp4,2 triliun atau 89,54 persen.
Capaian tersebut menjadi gambaran pelaksanaan APBD yang telah dijalankan pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025 sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah ke depan.
Plt. Bupati berharap pembahasan Raperda bersama DPRD dapat berlangsung secara optimal sehingga menghasilkan regulasi yang mampu memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
“Melalui pembahasan bersama DPRD, kami berharap Raperda ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta memperkuat tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari mekanisme konstitusional dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Pemerintah Kabupaten Muara Enim menegaskan akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran sebagai wujud komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. (ril)
