PRABUMULIH, INTERAKINDO – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Prabumulih Menggugat (APM) meminta Pemerintah Kota Prabumulih memperbaiki pola sosialisasi program pelatihan kerja yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Menurut APM, penyampaian informasi yang selama ini lebih banyak mengandalkan media sosial dinilai belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Ketua LSM APM, Adi Susanto, SE, didampingi Ketua DPD Abi Rahmat Rizki dan Sekretaris Jenderal Rendi Barlindo, mengatakan informasi mengenai pelatihan yang bersumber dari program perusahaan migas maupun perusahaan lainnya seharusnya disampaikan secara lebih luas hingga ke tingkat kelurahan dan desa.
Menurut Adi, tidak semua masyarakat memiliki akses atau aktif menggunakan media sosial. Akibatnya, masih banyak warga, khususnya dari kalangan kurang mampu yang memiliki kemampuan dan keterampilan, tidak mengetahui adanya kesempatan mengikuti pelatihan tersebut.
“Kami meminta setiap kelurahan dan desa memiliki perwakilan yang bisa mengikuti pelatihan. Informasi jangan hanya disampaikan melalui media sosial, tetapi juga melalui surat resmi ke kelurahan dan desa agar diteruskan kepada RT dan RW. Dengan begitu masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa mendapatkan informasi,” ujarnya.
APM juga meminta Wali Kota Prabumulih menginstruksikan agar setiap kegiatan pelatihan yang dilaksanakan Disnaker wajib disampaikan kepada pemerintah kelurahan dan desa sehingga proses penyebaran informasi lebih merata dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat.
Adi menilai penyampaian informasi yang hanya mengandalkan media sosial belum sepenuhnya memenuhi prinsip pemerataan akses informasi.
“Kalau hanya lewat media sosial, menurut kami itu belum adil. Banyak masyarakat yang tidak melihat informasi tersebut. Karena itu harus ada mekanisme yang lebih terbuka agar semua memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan,” katanya.
Ia menambahkan masyarakat kini semakin kritis terhadap penyelenggaraan program pemerintah. Karena itu, setiap program yang menyangkut kepentingan publik harus disosialisasikan secara terbuka, transparan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
LSM APM berharap ke depan Disnaker Prabumulih dapat melibatkan pemerintah kelurahan, desa, hingga RT/RW dalam menyebarluaskan informasi pelatihan kerja. Dengan demikian, program peningkatan kompetensi tenaga kerja diharapkan benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.
