INTERAKINDO.COM – Hubungan dua negara tetangga sekaligus sesama sekutu NATO, Yunani dan Turki, kembali memasuki fase kritis. Sumber dari Kementerian Pertahanan Yunani di Athena secara tegas menolak mentah-mentah posisi Turki terkait wilayah Laut Aegea dan Mediterania Timur, yang mereka sebut sebagai pandangan “revisionis” dan berbahaya.
Ketegangan ini meledak hanya beberapa jam setelah Menteri Pertahanan Turki, Yasar Guler, kembali menggaungkan doktrin ekspansionis negaranya yang terkenal dengan sebutan “Blue Homeland” (Mavi Vatan). Dalam pidatonya, Guler juga menuduh Yunani telah melanggar status demiliterisasi di kepulauan Aegea bagian timur.
“Yunani menjalankan hak kedaulatannya dengan kepatuhan penuh terhadap hukum internasional. Kami tidak menerima pendekatan revisionis atau sewenang-wenang yang mencoba mengubah interpretasi sepihak menjadi fakta politik di lapangan (faits accomplis),” tegas sumber internal Kemenhan Yunani, dikutip dari tovima.com.
Provokasi dari Perbatasan: Doktrin “Blue Homeland” Kembali Digemakan
Saling lempar retorika panas ini bermula ketika Menhan Turki, Yasar Guler, berbicara dalam sebuah acara militer di kota Edirne, wilayah Turki bagian Eropa yang berada dekat dengan perbatasan Yunani.
Guler menegaskan bahwa Ankara akan terus mempertahankan hak dan kepentingannya di Laut Aegea, Mediterania Timur, dan Siprus. Berdasarkan video yang beredar luas di media Turki, Guler juga memperingatkan Yunani agar tidak mengambil inisiatif sepihak yang bertentangan dengan perjanjian internasional melalui militerisasi pulau-pulau di perbatasan.
Menanggapi hal tersebut, pihak Athena menyatakan bahwa pernyataan yang mempromosikan “posisi yang tidak berdasar secara hukum” sama sekali tidak membantu stabilitas regional, terlebih di tengah situasi geopolitik global yang saat ini sedang dihantam banyak krisis.
Ancaman Legislasi Baru Erdogan dan Kesiapan Militer Yunani
Kondisi di lapangan semakin diperkeruh oleh laporan media yang menyebutkan bahwa pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang semakin tangan besi, tengah mempersiapkan undang-undang baru. Regulasi ini dirancang untuk meresmikan dan memasukkan poin-poin doktrin “Blue Homeland” ke dalam hukum domestik Turki.
Langkah Ankara ini dipandang serius oleh para pejabat di Athena sebagai upaya untuk “melembagakan” klaim maritim sepihak Turki atas zona ekonomi eksklusif dan kepentingan energi di Mediterania Timur.
Menghadapi potensi ancaman tersebut, militer Yunani memastikan bahwa mereka tidak akan tinggal diam dan siap mempertahankan kedaulatan negara jika situasi memburuk.
“Angkatan Bersenjata Yunani terus mempertahankan tingkat kesiapan operasional dan kemampuan pencegahan yang tinggi demi melindungi kedaulatan serta keamanan nasional,” tambah perwakilan Kemenhan Yunani.
Para diplomat Yunani kembali mengingatkan bahwa setiap tindakan sepihak yang diambil oleh Turki tidak akan memiliki dasar hukum yang sah di mata internasional, serta hanya akan merusak stabilitas keamanan di lingkaran internal NATO.***
