JAKARTA, Pemerintah RI terus melakukan sinergi untuk mengakselerasi pembangunan di Papua. Sinergi dilakukan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga masyarakat. Untuk terselenggaranya akselerasi yang baik serta hasil maksimal, diperlukan juga sinergi pembangunan dari sisi kesejahteraan dan keamanan.
“Karena itu pembangunan di Papua ini harus mengharmoniskan antara kesejahteraan dan keamanan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan keterangan persnya usai melakukan kunjungan di Tugu MacArthur, Jayapura, Sabtu (6/11).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, harmonisasi ini dapat terjadi salah satunya dengan mendengarkan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat di Papua agar hasil yang dicapai nantinya realistis dan sesuai dengan kebutuhan serta keinginan masyarakat setempat.
“Karena itu ketika saya pada waktu menutup PON (Pekan Olahraga Nasional), kemudian saya melakukan rapat koordinasi dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, dari kalangan pemuda, kalangan perempuan, berbagai klaster. Local champion dari berbagai klaster kita ajak berdialog untuk menyampaikan [pandangan], dan kita menghimpun pandangan-pandangan itu untuk kita jadikan program yang nanti realistis,” tambahnya.
Namun di sisi lain, Wapres menilai bahwa akselerasi pembangunan ini tidak dapat berjalan dengan baik apabila dari sisi keamanan masih mengkhawatirkan. Karena itu, Wapres telah memerintahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk memimpin koordinasi terkait kemanan di Papua dengan Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) serta Menteri Dalam Negeri agar langkah-langkah pengamanan di Papua dapat terintegrasi dengan baik.
Menutup keterangan persnya, Wapres menyampaikan harapan agar upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah terkait harmonisasi kesejahteraan dan keamanan di Papua dapat menyukseskan program akselerasi yang telah dirancang dan menghilangkan ketidakpuasan serta rasa tidak percaya yang mungkin terjadi di Papua terhadap pemerintah.
