JAKARTA, INTERAKINDO.COM — Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi dan Kerakyatan Kadin Indonesia, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, kapasitas APBN yang mencapai Rp 2.750 triliun semakin terbatas di tengah meningkatnya kebutuhan.
Karena itu diperlukan peran serta masyarakat, swasta, dan dunia usaha untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
“Dalam isu kemiskinan dan ketimpangan, pemerintah dianggap paling bertanggung jawab bisa mengurangi serta menghapus kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Namun ternyata kapasitas pemerintah terbatas, besaran APBN sudah di atas Rp 2.000 triliun, tapi kebutuhannya meningkat terus,” kata Bambang pada Forum Dialog HUT 83 Sinar Mas: Economic Outlook 2022 di Jakarta, Rabu (6/10).
Bambang menjelaskan, kerja sama dengan swasta dan dunia usaha perlu terus didorong yang sifatnya menjurus pada isu pembangunan. Hal itu bisa mempercepat realisasi visi Indonesia menjadi Negara maju pada 2045.
“Ketika berbicara mengenai kemiskinan, yang menjadi prioritas pemerintah adalah mengurangi jumlah orang di bawah garis kemiskinan,” tandasnya.
Menurut Bambang, Indonesia pernah mencapai rekor terbaik dengan tingkat kemiskinan terendah pada 2019, mencapai 9,22%. Akan tetapi, setelah era Covid-19, tingkat kemiskinan kembali naik ke level 10,14%.
“Tampaknya perlu upaya lebih, tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga butuh peran dunia usaha,” tegasnya.
