INTERAKINDO.COM — Lanskap politik nasional diwarnai oleh dinamika besar setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (12/11).
Gibran mendatangi Gedung DPR/MPR sekitar pukul 11.15 WIB untuk menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR dan meninggalkan lokasi pada pukul 11.36 WIB.
Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri baik kepada pimpinan MPR maupun kepada Presiden Prabowo Subianto. Di hadapan awak media, Muzani membacakan petikan isi surat tersebut:
“Dengan hormat, dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wapres RI, masa jabatan 2024-2029. Menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden RI atas permintaan sendiri. Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah…”
Muzani juga menyebutkan bahwa Gibran meminta agar pihak MPR segera memproses surat pengunduran diri tersebut, meskipun tidak ada alasan spesifik yang tertulis di dalam teks surat.
Tanggapan Presiden Prabowo Subianto
Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menerima surat pengunduran diri tersebut di Istana, Jakarta. Prabowo menegaskan bahwa dirinya menghormati keputusan Gibran dan siap mendukung langkah karier serta pengabdian sang wakil presiden di masa depan.
“Saya sampaikan kepada beliau bahwa saya percaya beliau masih sangat muda dan memiliki masa depan yang panjang. Saya yakin beliau akan berhasil dalam perjalanan karier dan pengabdian beliau selanjutnya,” ujar Prabowo dalam jumpa pers di Istana, Kamis (12/11).
Klarifikasi Terkait Isu Ijazah
Menyusul pengunduran dirinya, Gibran mengunggah sebuah video melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis petang. Dalam rekaman tersebut, ia menegaskan bahwa langkah mundur ini merupakan keputusan pribadi yang diambil secara sadar dan sama sekali tidak berkaitan dengan persoalan ijazah.
“Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik. Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah,” tegas Gibran dalam videonya.
Ia menambahkan bahwa dokumen pendidikannya lengkap dan telah diserahkan ke pengadilan, seraya berharap penataan demokrasi dan administrasi pemerintahan ke depan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik.
Langkah pengunduran diri ini sendiri terjadi di tengah rangkaian proses politik yang ketat. Pada akhir Oktober lalu, Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Menyusul putusan MA dan Mahkamah Konstitusi (MK), lebih dari 120 anggota DPR mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat yang membuka jalan bagi proses pemakzulan terhadap Gibran.
Mekanisme Penggantian Wakil Presiden
Terkait kekosongan kursi kepemimpinan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan penuh untuk menentukan dua nama calon wakil presiden pengganti.
Meski demikian, proses pencalonan tetap harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Berdasarkan ketentuan UU MD3, calon wakil presiden pengganti wajib berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Yusril menjelaskan bahwa presiden dapat berkonsultasi dengan partai-partai koalisi pengusung, namun tidak diwajibkan menempuh mekanisme konsultasi khusus yang kaku. Ketika disinggung mengenai peluang kader Partai Gerindra sebagai pengganti, Yusril menyatakan hal tersebut sah-sah saja mengingat Gerindra merupakan salah satu partai pengusung utama.***
