PALEMBANG, INTERAKINDO – Presiden Republik Indonesia memimpin langsung Rapat Terbatas (Ratas) terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di VIP Room Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Senin (24/8/2026) siang.
Rapat tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komando strategis sekaligus menyelaraskan kebijakan darurat dalam penanganan bencana ekologis. Pemerintah pusat bersama unsur pengamanan dan pemerintah daerah menegaskan pentingnya langkah terpadu dalam menghadapi ancaman Karhutla.
Ratas tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Gubernur Sumatera Selatan, Pangdam II/Sriwijaya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), serta Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho.
Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga pemerintah pusat dengan otoritas pengamanan daerah. Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci agar penanganan Karhutla dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan efektif, terutama dalam menghadapi kondisi darurat di lapangan.
Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan komitmen jajaran kepolisian untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam upaya melindungi masyarakat serta menjaga lingkungan dari dampak Karhutla.
«“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penguatan sinergi lintas sektor dalam penanganan Karhutla. Setiap arahan dan kebijakan yang disampaikan dalam rapat ini akan menjadi bagian penting dalam penguatan langkah penanganan di lapangan,” ujar Nandang.»
Menurutnya, koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan setiap potensi Karhutla dapat ditangani sedini mungkin.
Rapat terbatas tersebut sekaligus menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh unsur dalam menghadapi ancaman Karhutla. Dengan komando yang terkoordinasi dan kebijakan yang selaras, pemerintah berharap upaya pencegahan maupun penanganan Karhutla dapat berjalan optimal demi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan di Sumatera Selatan. (ril)
