Jumat, November 20, 2026

Pramono Tetapkan UMP Jakarta 2027 Rp6.136.941, Naik Rp407.065

Must Read

INTERAKINDO.COM – Pramono Anung, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941, naik Rp407.065 atau 7,10 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani Gubernur Pramono pada Jumat (20/11).

Gubernur Pramono mengatakan, penetapan UMP tersebut mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha. “Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan, memberikan kepastian bagi pekerja, serta menjaga iklim usaha tetap kondusif,” ujarnya.

Penetapan UMP 2027 dilakukan setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, pekerja atau serikat pekerja, dan pengusaha. Pembahasan berlangsung secara tripartit melalui serangkaian rapat dan kajian sepanjang 2026, dengan mempertimbangkan kondisi pengupahan serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

BACA JUGA :   Real Madrid Menang Lagi! 3-0 Atas Schalke, Siap Start La Liga

Gubernur Pramono menjelaskan, pembahasan UMP berlangsung selama tiga hari. Meski batas akhir penetapan sebenarnya pada Sabtu (21/11), Pemprov DKI Jakarta bersama unsur pekerja dan pengusaha berhasil menyelesaikannya lebih awal.

“Pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Namun, alhamdulillah, bisa diselesaikan lebih awal. Saya berulang kali menekankan agar pemerintah, sebagai mediator dan fasilitator, mampu menjembatani perbedaan pandangan antara serikat pekerja, organisasi pengusaha, dan pemerintah melalui Dewan Pengupahan,” jelasnya.

BACA JUGA :   Gandeng Disnaker dan Perusahaan, Polres PALI Buka Jalan bagi Pencari Kerja

Sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan turut menjadi pertimbangan dalam penetapan UMP 2027. Indikator tersebut meliputi kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (alfa).

Penetapan UMP 2027 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor BM/209/HI.01.00/XI/2026.

BACA JUGA :   Bentuk Kepedulian Presiden, Bantuan Sapi Kurban Disalurkan untuk Daerah

Kebijakan ini juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, khususnya dalam memperkuat kepastian hukum, pemenuhan hak pekerja, dan perlindungan tenaga kerja.

Gubernur Pramono berharap, kenaikan UMP tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha di Jakarta.

“Mudah-mudahan semuanya berlangsung menjadi lebih baik. Kami berkomitmen meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi juga tidak melupakan kepentingan pengusaha agar tetap bisa bertahan dan menjalankan usahanya dengan baik di Jakarta,” pungkasnya.

- Advertisement -spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img
Latest News

Petaka Kartu Merah Noah Sadaoui, Dewa United Gagal Kudeta Persija Usai Tumbang di Tangan Persita Tangerang

INTERAKINDO.COM — Kejutan besar tersaji dalam laga bertajuk Derby Banten pada lanjutan Super League 2026/27, Jumat (20/11). Persita Tangerang...
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img