MUARA ENIM, INTERAKINDO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Enim melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Plt. Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., bersama Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, Gunawan Wisnu, S.H., M.H., di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda Muara Enim, Selasa (4/8/2026).
Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Plt. Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Muara Enim atas komitmen bersama yang telah dibangun. Menurutnya, kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, tetapi juga menjadi upaya preventif dalam memitigasi risiko hukum dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
“Kerja sama ini bertujuan untuk menangani bersama penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sekaligus menjadi sarana mitigasi risiko serta pencegahan tindak pidana korupsi,” ujar Sumarni.
Secara khusus, Sumarni menginstruksikan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Muara Enim agar tidak ragu memanfaatkan layanan konsultasi dan pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri.
Ia menilai keberadaan Jaksa Pengacara Negara (JPN) sangat penting dalam memberikan legal opinion maupun legal assistance sehingga setiap kebijakan pemerintah dapat dijalankan secara tepat sasaran, sesuai aturan, dan memiliki kepastian hukum.
Ruang lingkup nota kesepakatan tersebut juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan bersama, sosialisasi, program magang, hingga penyediaan narasumber. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan budaya sadar hukum sekaligus memperkuat kepercayaan diri para pejabat dalam melaksanakan program-program strategis daerah.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, Gunawan Wisnu, S.H., M.H., menyambut baik kepercayaan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada institusinya.
Ia menegaskan, Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara siap memberikan pengawalan, pertimbangan, serta pendampingan hukum secara profesional, transparan, dan optimal demi mendukung kelancaran seluruh program pembangunan daerah.
“Jaksa Pengacara Negara siap memberikan pengawalan, pertimbangan, dan pendampingan hukum secara optimal, transparan, serta profesional guna mendukung kelancaran seluruh program pembangunan di Kabupaten Muara Enim,” tegas Gunawan.
Agenda penandatanganan MoU tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Deddy Arianto, S.Pd., Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim Ir. H. Yulius, M.Si., jajaran Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli Bupati, seluruh kepala OPD, serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Muara Enim dan Kejari Muara Enim menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang taat hukum. (ril)
