INTERAKINDO.COM — Aktivis dari Free West Papua Campaign, organisasi internasional yang mengadvokasi hak asasi dan penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Papua, kembali menggelar aksi protes di pusat kota London pada (21/1). Aksi ini berlangsung di luar kantor pemerintahan dekat 10 Downing Street, bertepatan dengan kunjungan Presiden Indonesia Prabowo Subianto ke Inggris.
Dalam pernyataan yang dibacakan oleh pimpinan gerakan, Benny Wenda, yang juga dikenal sebagai tokoh Free West Papua, para aktivis mengecam sambutan resmi yang diterima oleh Prabowo Subianto di Inggris. Pernyataan itu menyebut Prabowo sebagai “kriminal perang” dan menanggung tanggung jawab atas dugaan kekerasan terhadap warga sipil di wilayah Papua, serta menuntut agar pemerintah Inggris menolak kunjungan jika ingin menghormati hak asasi manusia.
Aksi ini juga menyoroti situasi hak asasi di Papua yang menurut kampanye tersebut masih menghadapi pelanggaran serius. Dalam pernyataannya, Free West Papua Campaign menuntut agar Indonesia membuka akses penuh kepada wartawan dan UN High Commissioner for Human Rights untuk melakukan pemantauan independen atas kondisi di lapangan.
Kelompok ini telah lama terlibat dalam upaya penggalangan dukungan internasional bagi kemerdekaan atau otonomi lebih besar Papua. Free West Papua Campaign berkembang sebagai gerakan pro-Papua yang bermarkas di beberapa kota seperti Oxford, Den Haag, dan Port Moresby, mengadvokasi isu hak asasi dan penentuan nasib sendiri masyarakat Papua di berbagai forum internasional.
Meskipun gerakan ini kini beroperasi di luar Indonesia, kampanye tersebut terus menarik perhatian global melalui aksi damai, protes publik, serta penyebaran informasi melalui situs resmi dan akun media sosial seperti Instagram @freewestpapua.nl, yang sering membagikan video, pernyataan, dan rekaman kegiatan mereka.
Isu ini tetap kontroversial karena berkaitan dengan konflik berkepanjangan di Papua yang juga melibatkan sejarah dan politik yang kompleks sejak masa Act of Free Choice 1969. Sebagian masyarakat internasional terus mendorong dialog dan pemantauan hak asasi di wilayah tersebut.
