JAKARTA, interakindo.com — Banyaknya kenyataan berbeda dengan informasi yang disampaikan sejumlah menteri kabinet, membuat Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti perlu mengingatkan. Pasalnya, rakyat dan bangsa ini seperti terkena PHP alias harapan palsu.
Salah satu contoh adalah program JETP (Just Energy Transition Partnership) yang dibanggakan sebagai hasil gemilang pertemuan G20 di Bali. Ternyata faktanya makin redup dan berbeda kenyataan dengan informasi yang disampaikan saat itu.
“Saat itu dikatakan Indonesia berhasil memperoleh pembiayaan 20 miliar dolar AS untuk percepatan program transisi energi hijau. Disampaikan ketika itu, 10 miliar dolar AS bantuan hibah, dan 10 miliar dolar AS sisanya pinjaman lunak. Kita sudah senang saat mendengar itu,” ujar LaNyalla, Jumat (21/7).
Tetapi faktanya, lanjut LaNyalla, 20 miliar dolar AS itu ternyata semua pinjaman. Yang 10 dolar AS pinjaman keras dengan bunga komersial dari sindikasi perbankan dunia, sedangkan 10 dolar AS sisanya pinjaman lunak dari negara G7 plus. Itu pun tetap dengan bunga. Meskipun lebih rendah dari bunga komersial dan dengan tenor yang lebih panjang.
“Yang murni bantuan hibah hanya 160 juta dolar AS, atau hanya 0,8 persen dari total pinjaman 20 miliar dolar AS. Itu pun peruntukannya untuk studi kelayakan investasi sehingga bank-bank dan negara pemberi pinjaman yakin, bahwa pinjamannya akan terbayar,” urai LaNyalla.
Karena itu, LaNyalla meminta para menteri lebih memperhatikan akurasi materi yang disampaikan ke publik. Jangan memberi harapan palsu ke rakyat dan bangsa ini. Selain karena rakyat di bawah masih sangat susah hidupnya.
Ia juga meminta pemerintah serius memikirkan hambatan logistik yang memberi sumbangan lemahnya ranking Logistic Performance Index Indonesia. Termasuk buruknya angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio) sehingga Indonesia menjadi negara yang tidak kompetitif dari segi cost investment.
“Jangan terus menerus menebar madu di hidung, atau ibarat memberi angin surga. Tetapi kenyataan di lapangan berbeda. Ini penting menjadi perhatian bagi para menteri, agar Presiden Jokowi juga mendapat informasi yang valid,” tandas LaNyalla.
