MUARA ENIM, INTERAKINDO – Harapan masyarakat Kabupaten Muara Enim untuk menikmati akses transportasi yang lebih aman dan lancar segera terwujud. Pembangunan jalan layang (fly over) Gunung Megang II (JPL 106) kini memasuki tahap percepatan setelah skema pembiayaannya dipastikan melibatkan kolaborasi antara PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) dan 16 perusahaan batu bara swasta.
Proyek strategis senilai Rp250 miliar tersebut menjadi yang pertama di Muara Enim yang dibangun melalui skema pendanaan bersama PT KAI dan asosiasi perusahaan tambang. Berbeda dengan empat fly over sebelumnya yang dibiayai melalui APBN, PT Bukit Asam (PTBA), dan PT KAI, proyek ini mengedepankan sinergi pemerintah, BUMN, dan sektor swasta.
Kepastian itu mengemuka dalam Rapat Pembahasan Skema Pembiayaan Konstruksi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Fly Over Gumeg II yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan, Dr. H. Apriyadi, M.Si., di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov Sumsel. Rapat tersebut juga dihadiri Plt. Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si.
Dalam arahannya, Apriyadi menegaskan bahwa 16 perusahaan batu bara mitra PT KAI telah berkomitmen ikut membiayai pembangunan fly over yang ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada tahun 2027.
Menurutnya, keterlibatan dunia usaha merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam mengurangi dampak aktivitas angkutan batu bara sekaligus meningkatkan keselamatan masyarakat di kawasan perlintasan sebidang yang selama ini padat dilalui kendaraan.
“Terkait proporsi pembiayaan, kami menyerahkan kepada kesepakatan PT KAI dan asosiasi perusahaan. Hasil pembahasan diharapkan sudah dilaporkan paling lambat satu minggu setelah pertemuan ini,” ujar Apriyadi.
Sementara itu, Plt. Bupati Muara Enim, Hj. Sumarni, menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Muara Enim terhadap percepatan pembangunan fly over tersebut. Ia berharap seluruh pihak segera mencapai kesepakatan agar tahapan konstruksi dapat dimulai sesuai jadwal.
Menurutnya, kolaborasi pendanaan seperti ini menjadi terobosan dalam pembangunan daerah. Dengan adanya dukungan sektor swasta, pemerintah dapat mengoptimalkan APBD untuk membiayai program prioritas lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur skala menengah.
“Pembangunan daerah tidak harus selalu bergantung pada APBN maupun APBD. Kolaborasi dengan dunia usaha akan mempercepat pembangunan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Keberadaan Fly Over Gumeg II nantinya diharapkan mampu mengurai kemacetan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan di perlintasan kereta api, serta memperkuat konektivitas transportasi di Kabupaten Muara Enim yang menjadi salah satu pusat aktivitas pertambangan di Sumatera Selatan. Proyek ini juga menjadi simbol sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pelaku usaha dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. (ril)
